News MediaMitraPol

8 Kab di Sumut Tuntut Pembentukan Provinsi Tapanuli, Panitia PPT Rapat Perdana di Medan


MEDIAMITRAPOL.com, SUMATERA UTARA - Tuntutan pembentukan Provinsi Tapanuli yang terpisah dari Provinsi Sumut mengemuka. 8 Kabupaten/kota di Sumatera Utara menuntut pembentukan provinsi tersebut.


Karena itulah, masyarakat eks-Karesidenan Tapanuli yang tergabung dalam Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli (PPT) dengan tema melalui rapat perdana panitia Percepatan provinsi tapanuli untuk tuhan dan indonesia (Pro Deo et Patria, for God and indonesia County)


Sub Tema "Melalui Rapat Perdana Panitia provinsi Tapanuli Menyatukan Hati,Sikap, Kata, Tindakan dan Tujuan Untuk Mewujudkan Provinsi Tapanuli Demi Indonesia Maju dan Sejahtera"

 

"Delapan kabupaten kota yang akan bergabung dengan Provinsi Tapanuli adalah Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Toba, Humbang Hasundutan, Samosir, Sibolga, Dairi, dan Pakpak Barat."Ini murni aspirasi rakyat dan kami siap dengan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di Tapanuli untuk mendukung pembentukan provinsi Tapanuli," ujar ketua umum J simatupang 


Hal itu disampaikan ketua umum J simatupang, SH, CRGP kepada wartawan pada saat konferensi pers di hotel antares sabtu 08 oktober 2022, PPT juga menyerahkan beberapa dokumen seperti Keputusan Gubernur Sumut No 130.05/1263/K/2006 tertanggal 15 Juni 2006 tentang Pembentukan Tim Pengumpulan/Pengolahan Bahan untuk Kelengkapan Persyaratan Pembentukan Provinsi Tapanuli yang diketuai Sekda Prov Sumut. "Rekomendasi DPRD, bupati, studi akademis serta dokumen lainnya yang dibutuhkan," terangnya.


ketua umum J simatupang, SH, CRGP menilai aspirasi pembentukan provinsi Tapanuli merupakan kebutuhan karena diperuntukkan bagi kepentingan pembangunan di daerah Tapanuli. "Jadi posisi saya sebagai anak Medan tidak perlu diragukan lagi," ucapnya.



ketua umum J simatupang mengatakan agar proses pemekaran Tapanuli sebagai Provinsi bisa segera terealisaikan, maka PPT harus segera melengkapi peryaratannya. Terlebih, esensi pemekaran adalah untuk kesejahteraan rakyat. "Nanti malah berdosa kalau sudah dimekarkan tetapi rakyat tidak sejahtera," pungkas J simatupang


(Red/WeS)

MediaMitraPol.com Designed by AzraMedia - MedanTemplateism.com Copyright © 2017

Gambar tema oleh Bim. Diberdayakan oleh Blogger.