News MediaMitraPol

Dandim 0201/BS, Kolonel Inf Bambang Herqutanto : "Netralitas TNI di Pilkada Harga Mati"

Dandim 0201/BS, Kolonel Inf Bambang Herqutanto : "Netralitas TNI di Pilkada Harga Mati"


MEDIAMITRAPOL.COM   I   MEDAN

Kodim 0201/BS melakukan penandatanganan pakta integritas netralitas TNI di Pilkada 2018, Senin (29/1) di Lapangan Benteng Medan. Dandim 0201/BS Kolonel Inf Bambang Herqutanto mengingatkan prajuritnya kalau netralitas TNI di Pilkada merupakan harga mati.

Penandatanganan dilakukan oleh 16 Danramil di jajaran Kodim 0201/BS yang meliputi seluruh kecamatan di Medan dan 8 kecamatan di Deliserdang.

Kepada wartawan, Dandim 0201/BS di dampingi Pasi Intel Kodim 0201/BS (Kapten Kav Prima Wahyudi) dan seluruh Perwira Kodim 0201/BS menegaskan netralitas TNI di Pilkada 2018 merupakan harga mati. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut petunjuk dari Panglima TNI ketika apel komandan satuan di Halim Perdanakusuma. Penandatanganan ini, lanjut Dandim 0201/BS, juga meneruskan arahan dari Pangdam I/BB Mayjen TNI Cucu Somantri ketika membagikan buku saku netralitas TNI di Pilgubsu 2018.

"Aturan mengenai netralitas sudah dijelaskan. Misalnya, tidak boleh menggunakan sarana dan prasarana militer untuk kepentingan pasangan calon. Tidak boleh memobilisasi massa. Buku saku yang telah dibagikan juga sebagai pedoman bagi prajurit saat Pilkada," kata Dandim yang didampingi Ketua KPU Medan Herdensi Adnin.

Sambung Dandim, bila masyarakat menemukan ada prajurit Kodim 0201/BS yang tidak netral, maka silahkan dilaporkan ke Bawaslu maupun KPU. Nantinya, setelah mendapat laporan dari KPU dan Bawaslu, pihaknya akan mengambil tindakan. Bila prajurit terbukti tidak netral saal Pilkada berlangsung, akan disanksi berat.

"Sanksi berat bila terbukti tak netral. Kalau diberikan sanksi administrasi saja sudah berat. Karena itu menyangkut karir dan penugasan ke depan," tandasnya.

Sementara itu Herdensi Adnin mengapresiasi penandatanganan pakta netralitas yang dilakukan Kodim 0201/BS. Ia berharap, TNI bisa fokus membantu kepolisian dan KPU pada pelaksanaan pengamanan Pilkada. "Memang di dalam undang undang, TNI sudah dilarang berpolitik. Jadi memang TNI harus berada di tengah-tengah, bukan di bagian pasangan calon. Tapi bagian dari penyelenggaraan demokrasi supaya ini (Pilgubsu) bisa berjalan aman, damai dan tentram," imbuhnya. (Wesli)

MediaMitraPol.com Designed by AzraMedia - MedanTemplateism.com Copyright © 2017

Theme images by Bim. Powered by Blogger.